Jakarta, 3 Juli 2025 – Seminar Rancangan Proyek Perubahan menjadi momentum penting dalam rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VII Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta Pusat ini menjadi ajang strategis bagi para peserta untuk memaparkan inovasi dan solusi yang dirancang guna mendorong peningkatan kinerja organisasi serta menjawab tantangan transformasi birokrasi di era modern.
PKN Tingkat II merupakan program pengembangan kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. Melalui pelatihan ini, para peserta didorong untuk merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan sebagai solusi strategis terhadap permasalahan tata kelola organisasi di instansi masing-masing.
Peserta PKN II Angkatan VII Tahun 2025 berasal dari berbagai instansi, di antaranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam seminar ini, para peserta mempresentasikan rancangan proyek perubahan yang telah mereka susun, sebagai wujud nyata kontribusi terhadap perbaikan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk memastikan kualitas proyek yang disusun, seminar ini menghadirkan penguji yang kompeten di bidangnya, yaitu Inspektur LAN RI, Dr. Harry Nugraha, SE., MPM.; Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.; serta Kepala Biro SDM BPS, Dr. Eni Lestariningsih, S.Si., MA. Ketiganya memberikan penilaian serta masukan konstruktif terhadap rancangan proyek yang dipresentasikan oleh peserta.
Selain itu, peserta juga memperoleh arahan dan dukungan strategis dari para mentor, antara lain Gubernur DKI Jakarta, Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.; Wakil Gubernur DKI Jakarta, H. Rano Karno, S.IP.; serta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, H. Marullah Matali, Lc., M.Ag.
Melalui seminar ini, diharapkan lahir proyek-proyek perubahan yang strategis, inovatif, dan berdampak nyata, yang mampu memberikan kontribusi siginifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Semangat kepemimpinan transformatif yang menjadi inti dari pelaksanaan PKN II ini diharapkan mampu mendorong perubahan positif dan berkelanjutan dalam tubuh birokrasi Indonesia.
