Maluku, 11 Juni 2025 - Inspektorat Jenderal Kemkomdigi bersama BAKTI dan Telkomsat melaksanakan agenda pengawasan terkait Base Transceiver Station (BTS) Universal Service Obligation (USO) serta meninjau program Makan Bergizi Gratis dan Periksa Kesehatan Gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan,dan Terluar) seperti Maluku, Maluku Utara, dan NTT.
Diketahui sejak Januari 2025, BTS USO yang dikelola oleh BAKTI telah beralih kapasitas penyedianya menjadi Telkomsat, satelit merah putih, yang sebelumnya adalah penyedia dari asing. Pemantauan BTS USO ini juga didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Barat, Julius Marau.
Julius menyampaikan bahwa Kabupaten Halmahera Barat sangat berkepentingan dengan adanya layanan akses internet ini, karena dapat mendukung program pemerintah daerah yaitu “Halmahera Barat Berdering” sebagai implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ia berharap kemudahan akses internet dapat membantu warga Halmahera Barat untuk meningkatkan sektor ekonomi dan pariwisata.
“Dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini, yang kita harapkan pertama, akses komunikasi itu bisa dijangkau sampai ke pelosok-pelosok. Dengan demikian membuka peluang bagi warga kita untuk memanfaatkan khususnya ekonomi mereka. Hasil-hasil pertanian mereka itu bisa dijual secara online. Kemudian dari aspek pariwisata ini sangat menguntungkan sekali untuk pemerintah daerah dan masyarakat. Karena pariwisata itu butuh promosi, karena itu butuh jaringan telekomunikasi dan internet seperti ini.” ujar Julius.
Julius juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemkomdigi atas program penyediaan layanan akses internet di Kabupaten Halmahera Barat.
“Sehingga pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat sangat berterima kasih kepada Kementerian Komdigi dengan program yang luar biasa ini.” imbuhnya pada wawancara usai pemantauan BTS USO.
Saat ini, di Kabupaten Halmahera Barat telah tersedia sekitar 175 tower BTS. Ke depan, akan terus dilakukan penambahan kapasitas internet dan infrastruktur di kecamatan yang belum terjangkau seperti Kecamatan Loloda Tengah (Loteng), Halmahera Barat.
Pembangunan infrastruktur digital tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Melainkan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dengan menciptakan ekosistem digital. Ekosistem yang baik harus memastikan ketersediaan akses baik kesehatan, pendidikan, bahkan akses komunikasi di dalamnya. Keberlanjutan ekosistem digital harus mampu mengakselerasi proyek-proyek untuk peningkatan pembangunan infrastruktur digital tersebut.
Salah satu target pemerintah adalah peningkatan kecepatan akses internet 100 Mbps di daerah 3T. Peran pemerintah sebagai regulator dalam pembangunan infrastruktur digital yaitu dengan mengeluarkan kebijakan terhadap operator seluler. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan yang telah dilakukan di antaranya melakukan lelang frekuensi, mengganti penyedia kapasitas akses internet yang berasal dari perusahaan dalam negeri, dan memastikan layanan akses internet berfungsi dengan baik, terutama pada fasilitas publik seperti sekolah dan kantor pemerintahan.
Irjen Arief memantau layanan akses internet di beberapa titik seperti SD Inpres 9 Halmahera Barat dan Posyandu Kecamatan Jailolo. Ia memastikan bahwa akses internet dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar serta pelayanan publik bagi petugas posyandu.
“Di SD Inpres 09 akses internet yang disediakan oleh Komdigi itu bermanfaat tidak hanya untuk guru-guru sekolah tetapi juga untuk masyarakat. Karena akses poinnya ada dua, satu di dalam untuk hari kerja, dan satu lagi di luar setelah jam sekolah, sehingga bisa dipakai oleh masyarakat.” ungkap Irjen Arief.
Selain memantau layanan akses internet, Irjen Arief juga meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis dan layanan kesehatan gratis. Keduanya merupakan Program Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi tantangan gizi buruk dan stunting di Indonesia.
Kendala utama dalam layanan akses internet adalah keterbatasan jumlah penyediaan akses internet di Halmahera Barat. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Bupati setempat agar mengajukan permohonan penyediaan akses internet di beberapa titik yang belum terjangkau melalui aplikasi PASTI yang dikelola oleh BAKTI Komdigi.
Irjen Arief menyatakan bahwa Kemkomdigi berkomitmen untuk pemerataan distribusi sinyal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Halmahera Barat.
“Kedepannya, kita akan bisa mencapai pendistribusian sinyal ini secara merata sekaligus kualitasnya akan kita tekankan. Kita tahu, di Indonesia ini kan luas. Dan tadi Pak Gubernur sudah minta seribu lebih BTS baru. Nanti kita match-kan dengan sumber daya yang ada di Komdigi.”, pungkas Irjen Arief.
