• • Berita

Banjarmasin, 26 Juli 2025 – Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Irjen Arief, hadir sebagai narasumber dalam seminar bertajuk “Pasca Merger Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Program Koperasi Merah Putih di Provinsi Kalimantan Selatan”. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Kalimantan Selatan dan sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Pengurus IAI Wilayah Kalimantan Selatan periode 2025–2029 yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.Dalam sambutannya, Irjen Arief menegaskan pentingnya sinergi dalam proses merger BPR yang tidak sekadar menyatukan kelembagaan, tetapi juga memperkuat sistem keuangan mikro yang inklusif dan profesional.“Tujuan merger adalah menciptakan sinergi, di mana satu ditambah satu hasilnya lebih dari dua. Prinsip ini harus menjadi landasan dalam pelaksanaan merger oleh BPR. Kita sebagai pemangku kepentingan memiliki peran untuk memastikan sinergi ini benar-benar terwujud,” ujar Irjen Arief.Ia juga menyoroti pentingnya penguatan koperasi sebagai bagian dari program nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam konteks ini, koperasi diposisikan sebagai pilar ekonomi desa yang membutuhkan tata kelola dan pelaporan keuangan yang transparan serta akuntabel.Irjen Arief mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mendukung penguatan kelembagaan koperasi, terutama melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang menurutnya merupakan kunci keberhasilan pengelolaan keuangan mikro di daerah. Ia menekankan bahwa hal ini perlu dikembangkan secara kolaboratif oleh berbagai pihak, termasuk OJK, pemerintah daerah, dan otoritas perpajakan. Pasca merger BPR dan pembentukan koperasi, tantangan pelaporan keuangan menjadi lebih kompleks dan memerlukan standar yang lebih tinggi, sehingga peran akuntan menjadi strategis dalam menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas.Pada kesempatan tersebut, Irjen Arief yang juga menjabat sebagai Ketua II Dewan Pengurus Nasional IAI secara resmi melantik Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Kalimantan Selatan periode 2025–2029. Pelantikan ini menegaskan komitmen IAI dalam mendukung penguatan tata kelola lembaga keuangan mikro di daerah. Susunan pengurus yang dilantik antara lain Atma Hayat sebagai Ketua, Wahyudin sebagai Wakil Ketua, Ramadhan sebagai Sekretaris, Noor Hikmah sebagai Bendahara, serta para ketua bidang, koordinator, dan anggota.Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, turut hadir dan menyampaikan apresiasinya atas pelantikan pengurus baru IAI serta penyelenggaraan seminar tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya peran akuntan dalam memperkuat laporan keuangan lembaga keuangan mikro, termasuk koperasi desa, agar lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. IAI, menurutnya, diyakini mampu memberikan kontribusi konkret melalui edukasi keuangan, pelatihan SDM desa, serta penguatan sistem pelaporan keuangan koperasi dan BPR yang lebih kredibel dan berbasis teknologi.Dengan kolaborasi antarsektor serta komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan integritas, BPR dan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu membentuk ekosistem keuangan yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing tinggi.

• • Berita

Bali, 26 Juli 2025 – Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Irjen Arief, hadir sebagai juri dalam ajang Kompetisi TIK bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2025 yang berlangsung di Bali pada tanggal 23 s.d. 26 Juli 2025. Dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pengawas BAKTI, keikutsertaan Irjen Kemkomdigi menjadi bentuk nyata dukungan terhadap perluasan akses digital bagi seluruh lapisan masyarakat.Kompetisi yang merupakan bagian dari Program Inklusi Digital BAKTI ini digelar sebagai ruang ekspresi dan pembuktian keterampilan penyandang disabilitas dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kompetisi di Bali ini merupakan putaran Regional 2, setelah sebelumnya Regional 1 sukses terlaksana di Solo pada tanggal 18 s.d. 20 Juli 2025.BAKTI Kemkomdigi menggandeng Yayasan Paradifa Indonesia sebagai mitra penyelenggara dalam menyusun rangkaian pelatihan dan seleksi menuju kompetisi. Selama tiga pekan sebelumnya, peserta telah mengikuti pelatihan intensif, yang kemudian menjadi dasar penilaian untuk seleksi peserta kompetisi. Sebanyak 38 provinsi mengirimkan perwakilannya dengan latar belakang yang beragam seperti Sekolah Luar Biasa (SLB), lembaga sosial, dan komunitas disabilitas, dengan rentang usia 17 hingga 55 tahun.Kompetisi mencakup empat bidang utama, yakni Content Creator, Digital Marketing, Digital Office, dan Digital Public Relation, yang masing-masing terdiri dari dua tingkat kompetensi: Pengenalan dan Pendalaman. Inspektur Jenderal Kemkomdigi dipercaya menjadi juri di bidang Digital Office, yang menilai kemampuan peserta dalam mengoperasikan perangkat lunak perkantoran dan produktivitas digital secara efisien.Pada kesempatan tersebut, Irjen Arief menyampaikan bahwa partisipasi dalam kompetisi ini bukan hanya tentang keahlian teknis, tetapi juga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas yang setara untuk berkontribusi dalam transformasi digital nasional.Para pemenang pada setiap bidang, baik tingkat Pengenalan maupun Pendalaman, adalah sebagai berikut:Content Creator: Lalu Alfian Rahmatillah (NTB) dan Novelino Rezkian Kadja (NTT)Digital Office: Lalu Galang Gumilang (NTB) dan Heri Santoso (Kaltim)Digital Marketing: M. Rifki Asudais (Kalbar) dan Mario F. Lengi Lado (NTT)Digital Public Relation: Oktensia Anggarani (Bali) dan Kadek Agus Weda Gunawan (Bali)Rangkaian kompetisi ini akan berlanjut ke Regional 3 di Medan (30 Juli s.d. 2 Agustus 2025), Regional 4 dan 5 di Makassar (6 s.d. 9 Agustus 2025), dan akan ditutup dengan Kompetisi Nasional di Jakarta (20 s.d. 25 Agustus 2025).Program ini menjadi salah satu upaya konkret BAKTI Kemkomdigi untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam percepatan transformasi digital. Dengan semangat inklusi dan keberlanjutan, BAKTI mendorong terwujudnya ekosistem digital yang ramah dan terbuka bagi semua, termasuk saudara-saudara penyandang disabilitas.

• • Berita

Bogor, 16 Juli 2025 – Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Irjen Arief, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Arief menyoroti pentingnya reformasi pendekatan kelembagaan Satpol PP agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan ekspektasi masyarakat.Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2025. Selain sesi pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dan Disaster Risk Reduction Center (DRRC) Universitas Indonesia.Dalam paparannya, Irjen Arief menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi Satpol PP di era digital dan tingginya eksposur media. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, Satpol PP dituntut untuk mampu menyesuaikan diri serta memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.“Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat dan terus berlanjut. Informasi begitu melimpah dan mudah diakses. Otomatisasi untuk efisiensi juga telah berkembang melalui kecerdasan buatan (AI), robot, dan machine learning. Satpol PP harus mampu memanfaatkan kemajuan ini, karena setiap tindakan bisa langsung terpantau masyarakat—dan berpotensi viral,” ujar Irjen Arief.Lebih lanjut, Irjen Arief menekankan bahwa Satpol PP, sebagai komunikator kebijakan dan pelayan publik, harus memiliki strategi komunikasi publik yang baik untuk mencegah krisis serta membangun citra kelembagaan yang positif.“Strategi yang dapat diterapkan antara lain komunikasi yang transparan dan terintegrasi (satu pintu), langsung (direct), cepat (prompt), dan berkelanjutan (follow through). Satpol PP juga perlu aktif membangun relasi dan kehadiran di media sosial sebagai langkah antisipatif dalam mengelola krisis,” tambahnya.Di akhir sesi, Irjen Arief memberikan sejumlah rekomendasi untuk penguatan SDM Satpol PP. Rekomendasi tersebut mencakup pengembangan sistem, prosedur, dan sarana prasarana; peningkatan komunikasi dan kolaborasi; pengembangan kepemimpinan yang efektif; peningkatan partisipasi dan keterlibatan pegawai; mendorong inovasi dan adaptasi; penanaman nilai dan prinsip yang jelas; pembentukan agen perubahan; serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

• • Berita

Jakarta, 4 Juli 2025 – Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPN AAIPI) menyelenggarakan Rapat Anggota Eksekutif periode 2024–2027 di Ruang Rapat Utama Kantor BPKP Pusat. Rapat ini dipimpin oleh Arief Tri Hardiyanto selaku Pimpinan Rapat Sementara, yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital.Rapat dihadiri oleh Kepala BPKP sekaligus Dewan Pembina DPN AAIPI, Muhammad Yusuf Ateh; Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPN AAIPI periode 2024–2025; serta Sekretaris Utama dan para Deputi BPKP. Turut hadir pula para anggota eksekutif tetap dan tidak tetap DPN AAIPI dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.Rapat yang dipandu oleh Direktur Eksekutif DPN AAIPI, R. Ersi Soenarsih, membahas sejumlah agenda strategis. Di antaranya adalah pengesahan pergantian anggota eksekutif tetap dan tidak tetap, pemilihan Ketua Umum DPN AAIPI, penyesuaian struktur organisasi, serta penyusunan program kerja Komite untuk periode 2024–2027.Dalam sidang musyawarah yang dipimpin oleh Arief Tri Hardiyanto, seluruh peserta secara mufakat menetapkan Iwan Taufiq Purwanto, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, sebagai Ketua Umum DPN AAIPI periode 2024–2027, menggantikan Agustina Arumsari. Hasil musyawarah ini kemudian disahkan oleh Pimpinan Rapat Sementara.Sebagai ketua terpilih, Iwan Taufiq menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan mengajak seluruh anggota untuk memperkuat semangat kolaborasi dalam menjalankan agenda organisasi ke depan.Rapat dilanjutkan dengan pembahasan struktur organisasi dan program kerja yang akan menjadi landasan dalam memperkuat peran strategis AAIPI sebagai wadah auditor intern pemerintah. Dengan kepengurusan baru yang solid dan semangat sinergi yang diperkuat, AAIPI diharapkan terus berkontribusi nyata dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

• • Berita

Jakarta, 7 Juli 2025 – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melaksanakan Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Kemkomdigi Tahun Anggaran (TA) 2024 dan Usulan Anggaran Kemkomdigi TA 2026.Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono; Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid; Wakil Menteri Kemkomdigi, Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria; serta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya Kemkomdigi.Dalam paparannya, Meutya menyampaikan bahwa Kemkomdigi berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2024. Selain itu, Kemkomdigi juga tercatat sebagai penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi dari kementerian/lembaga pada kuartal I 2025, dengan capaian sebesar Rp8,66 triliun per 4 Juli 2025.Meutya menegaskan, Kemkomdigi berkomitmen akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI melalui rencana aksi perbaikan tata kelola keuangan yang komprehensif dan terukur.Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian tersebut dan mendorong Kemkomdigi untuk terus menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, serta mempertahankan opini WTP di tahun-tahun mendatang.Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemkomdigi TA 2026 dengan pagu indikatif sebesar Rp7,7 triliun. Untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital, Kemkomdigi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran TA 2026 mencapai Rp20,6 triliun.Tambahan anggaran ini akan difokuskan pada tiga prioritas utama, yaitu: Percepatan pembangunan akses internet di wilayah Papua, Keberlanjutan operasional Pusat Data Nasional (PDN), dan Pengembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional.Ketiga prioritas tersebut merupakan bagian dari program penguatan infrastruktur, ekosistem, dan ruang digital, termasuk pengamanan ruang digital, komunikasi publik dan media, serta dukungan manajemen."Untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas tersebut, kami membutuhkan tambahan anggaran dari pagu indikatif TA 2026," jelas Meutya.Sesuai visi Kementerian yaitu "Transformasi digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita". Kemkomdigi terus berupaya membangun konektivitas digital yang inklusif, memberdayakan ekosistem digital nasional, serta menciptakan ruang digital yang aman demi terwujudnya Indonesia yang tangguh dalam menghadapi persaingan global.

• • Berita

Jakarta, 3 Juli 2025 – Seminar Rancangan Proyek Perubahan menjadi momentum penting dalam rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VII Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta Pusat ini menjadi ajang strategis bagi para peserta untuk memaparkan inovasi dan solusi yang dirancang guna mendorong peningkatan kinerja organisasi serta menjawab tantangan transformasi birokrasi di era modern.PKN Tingkat II merupakan program pengembangan kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. Melalui pelatihan ini, para peserta didorong untuk merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan sebagai solusi strategis terhadap permasalahan tata kelola organisasi di instansi masing-masing.Peserta PKN II Angkatan VII Tahun 2025 berasal dari berbagai instansi, di antaranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam seminar ini, para peserta mempresentasikan rancangan proyek perubahan yang telah mereka susun, sebagai wujud nyata kontribusi terhadap perbaikan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk memastikan kualitas proyek yang disusun, seminar ini menghadirkan penguji yang kompeten di bidangnya, yaitu Inspektur LAN RI, Dr. Harry Nugraha, SE., MPM.; Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.; serta Kepala Biro SDM BPS, Dr. Eni Lestariningsih, S.Si., MA. Ketiganya memberikan penilaian serta masukan konstruktif terhadap rancangan proyek yang dipresentasikan oleh peserta.Selain itu, peserta juga memperoleh arahan dan dukungan strategis dari para mentor, antara lain Gubernur DKI Jakarta, Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.; Wakil Gubernur DKI Jakarta, H. Rano Karno, S.IP.; serta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, H. Marullah Matali, Lc., M.Ag.Melalui seminar ini, diharapkan lahir proyek-proyek perubahan yang strategis, inovatif, dan berdampak nyata, yang mampu memberikan kontribusi siginifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.Semangat kepemimpinan transformatif yang menjadi inti dari pelaksanaan PKN II ini diharapkan mampu mendorong perubahan positif dan berkelanjutan dalam tubuh birokrasi Indonesia.

• • Berita

Medan, 25 Juni 2025 – Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melaksanakan inspeksi umum ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan (Balmon Medan) dan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Medan (BBPSDMP Medan). Kunjungan ini turut didampingi oleh Staf Ahli Bidang Hukum Kemkomdigi, Cahyaning Nuratih Widowati; Inspektur I, Muhammad Misbakhudin; dan Inspektur III, Randy Arninto.Inspeksi tersebut bertujuan memperkuat pengawasan serta meninjau secara langsung sarana dan prasarana monitoring spektrum frekuensi radio yang dimiliki Balmon Medan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balmon Medan memiliki fungsi penting dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) melalui observasi, pengukuran, pemeriksaan, serta penanganan gangguan SFR di wilayah Medan dan sekitarnya.Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Hukum Kemkomdigi, Cahyaning Nuratih Widowati, menekankan pentingnya mitigasi risiko hukum dalam setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Ia menyoroti perlunya proses yang akuntabel, sesuai hukum, serta mampu mencegah potensi kerugian negara.“PBJ merupakan proses yang sangat vital. Risiko seperti perencanaan yang lemah hingga pemilihan penyedia yang tidak tepat harus diantisipasi sejak awal agar tidak terjadi fraud maupun hambatan dalam pelaksanaan,” tandas Cahyaning.Lebih lanjut, ia memaparkan strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh Balmon Medan, antara lain memastikan perencanaan yang matang dan terdokumentasi, melakukan telaah hukum terhadap kontrak, menjaga integritas proses pengadaan, mengawasi pelaksanaan kontrak secara aktif, serta menegakkan prinsip no work, no pay.Inspektur Jenderal Kemkomdigi, Irjen Arief, dalam arahannya turut menyoroti pentingnya tata kelola keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel dan optimal. Ia mendorong terbentuknya budaya kerja yang dinamis dan berorientasi pada hasil.“Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan kinerja yang baik dan aman, diperlukan kompetensi di tiga aspek utama, yaitu performance—hasil kerja harus berkualitas; compliance—pahami regulasi, justifikasi akademis, dan benchmarking ke best practice; serta evidence—seluruh proses harus didukung bukti yang relevan dan sah,” tegasnya.Dalam sesi diskusi, Kepala Balmon Medan, Latuse, mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam proses PBJ, khususnya kebutuhan akan telaah hukum serta keterbatasan SDM non-teknis.“Sebagian besar SDM kami berlatar belakang teknis, sementara dalam proses PBJ terdapat tahap yang harus ditandatangani berdasarkan telaah hukum. Bagaimana sebaiknya kami mengakses pendampingan hukum di tahap tersebut?” ujarnya.Terkait hal tersebut, Cahyaning menyarankan agar Balmon Medan melakukan konsultasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) di Kejaksaan Tinggi Medan, khususnya untuk penyusunan kontrak PBJ.Irjen Arief menambahkan bahwa dalam pemilihan penyedia, instansi perlu bersikap selektif dan melakukan riset secara mendalam.“Harga murah itu tidak selalu berarti yang terbaik. Yang dimaksud murah adalah jika spesifikasi dan jumlahnya sama dengan penyedia lain. Kita bisa lakukan mekanisme mini kompetisi, dengan mengundang penyedia untuk hadir membawa kelengkapan, agar dapat dilihat apakah mereka benar-benar kompeten,” jelasnya.Sementara itu, Kepala BBPSDMP Medan, Christiany Juditha, menyampaikan adanya tantangan implementatif akibat perubahan struktur organisasi (SOTK) yang belum sepenuhnya disertai penyesuaian petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak).“Terdapat SOTK baru meskipun belum secara resmi, dan ada beberapa kegiatan yang juknis dan juklaknya belum disesuaikan. Sementara di unit BBPSDMP diminta untuk membuat juknis dan juklak sendiri, apakah diperbolehkan?” terangnya.Menanggapi hal ini, Cahyaning menegaskan pentingnya keseragaman aturan di seluruh unit, sekaligus memahami fleksibilitas yang mungkin dibutuhkan dalam masa transisi.“Juknis dan Juklak itu harus 1 dan menjadi keseragaman tidak bisa masing-masing. Namun harus melihat situasi kondisi di pusat apakah bisa membuat juknis dan juklak masing- masing karena terjadi kekosongan SOTK.” imbuhnya.Irjen Arief juga memberikan pandangan terkait pengambilan kebijakan dalam situasi transisi regulasi, khususnya dalam pengelolaan anggaran.“Dalam kondisi aturan belum tertera secara eksplisit, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus melakukan kajian terlebih dahulu. Jika terdapat perubahan, misalnya dari perjalanan dinas paket meeting menjadi perjalanan dinas biasa, maka penyesuaian harus dilakukan berdasarkan hasil survei lapangan. Yang penting, tidak boleh ada pembayaran ganda,” tegas Irjen Arief.Kunjungan ini diharapkan mendorong UPT di daerah untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan regulasi, dan membangun tata kelola yang transparan dan berintegritas sebagai fondasi pemerintahan digital yang bersih dan akuntabel.

• • Berita

Jakarta, 24 Juni 2025 - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggelar prosesi pengukuhan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) masa bakti 2025–2030 pada Selasa (24/6), di Lobby Gedung Utama Kemkomdigi, Jakarta. Pengukuhan dipimpin oleh Ketua II Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., M.A., mewakili Ketua Umum KORPRI Nasional. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran KORPRI sebagai mitra strategis kementerian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berbasis digital.Dalam sambutannya, Tri Widodo menyampaikan bahwa pengurus yang baru dilantik diharapkan tidak hanya menjadi simbol organisasi, tetapi juga pelaksana program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan ASN. Lebih lanjut, Tri Widodo menyebutkan ada empat pilar utama yang menjadi fokus KORPRI ke depan, yakni: digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan anggota."KORPRI harus menjadi kekuatan integratif yang mampu mendorong percepatan transformasi birokrasi, sekaligus berperan sebagai pelindung dan penggerak bagi ASN yang profesional dan adaptif di tengah dinamika perubahan,” tegasnya.Pengukuhan ini juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, yang turut memberikan arahan dan harapan kepada pengurus baru. Meutya menyampaikan bahwa KORPRI adalah wajah ASN di hadapan publik, sehingga harus mampu menjadi motor penggerak pelayanan publik yang profesional, bertanggung jawab, humanis, dan digital.Ia menambahkan bahwa Kemkomdigi memegang peran strategis dalam mendukung program-program prioritas nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat. Semua ini memerlukan sistem digital yang tangguh dan ASN yang siap bekerja lintas sektor dengan efisien dan profesional.Menurut Meutya, keberhasilan KORPRI tidak hanya ditentukan oleh kecakapan digital semata, tetapi juga kekuatan solidaritas di antara anggotanya.“Satu hal yang saya sangat hargai dari KORPRI adalah semangat kebersamaan dan saling dukung yang menjadi kunci keberhasilan kita semua sebagai keluarga besar,” ujarnya.Dr. Ir. Ismail, M.T. selaku Sekretaris Jenderal Kemkomdigi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kemkomdigi. Posisi Wakil Ketua diamanatkan kepada Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal. Kepengurusan ini diperkuat oleh 24 anggota yang bertanggungjawab di berbagai bidang strategis.Dengan semangat yang digaungkan dalam pengukuhan ini, KORPRI Kemkomdigi diharapkan mampu menjadi pionir dalam mengakselerasi reformasi birokrasi berbasis digital, mempererat solidaritas lintas generasi ASN, serta menjadi garda depan pelayanan publik yang unggul dan tepercaya.

• • Berita

Jakarta, 16 Juni 2025 – Dalam rangka penguatan pengawasan berbasis digital, Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melaksanakan kegiatan Benchmarking Aplikasi Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) di Ruang BM. Diah, Gedung B, Kementerian Komunikasi dan Digital.CACM merupakan aplikasi di bidang audit dan manajemen risiko yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau, mengevaluasi, dan menganalisis data secara berkelanjutan guna mendeteksi anomali, risiko, serta ketidakpatuhan secara real-time.Benchmarking ini dihadiri oleh Sekretaris Itjen Kemkomdigi, Nizam; Auditor Utama Itjen Kemkomdigi, Doddy Setiadi; Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Itjen Kemkomdigi, Henrika; serta Auditor Utama Itjen Kemendesa PDT, Sustiana Nurul.Kegiatan mencakup paparan mengenai proses bisnis, arsitektur sistem, strategi integrasi data, serta pemanfaatan CACM dalam mendukung pengawasan berbasis kinerja dan anggaran. Pembahasan juga menyoroti potensi kolaborasi serta replikasi teknologi serupa di lingkungan Kemendesa PDT.Sekretaris Itjen Kemkomdigi, Nizam, menyampaikan bahwa pengembangan CACM berawal dari kebutuhan Inspektorat Jenderal untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan selama masa pandemi. Hal tersebut mendorong penyusunan Grand Design Digitalisasi Pengawasan 2022–2024 yang menekankan integrasi data lintas aplikasi, seperti SAKTI, SIRUP, dan KRISNA, guna mendukung efisiensi, validitas data, dan otomasi proses pengawasan.Ia menambahkan, CACM Itjen Kemkomdigi telah dikembangkan ke berbagai area untuk mengoptimalkan pengawasan digital.“CACM Itjen Kemkomdigi digunakan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan berkelanjutan di Area Penganggaran, Area Pengadaan, Area Pendapatan, dan Area Kinerja,” ujar Nizam.Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Itjen Kemkomdigi, Henrika, menjelaskan bahwa pengembangan sistem CACM dilakukan berbasis kebutuhan nyata, melalui tahapan identifikasi, pembuatan mockup, validasi pengguna, hingga implementasi fitur.“Setiap fitur didasarkan pada masukan pengguna dan API resmi dari instansi seperti Kementerian Keuangan dan Bappenas. Pendekatan ini memastikan fitur CACM relevan dan efektif dalam mendukung pengawasan internal,” jelasnya.Henrika menambahkan bahwa implementasi CACM memungkinkan analisis data secara real-time, identifikasi anomali anggaran, dan mengurangi kebutuhan kunjungan lapangan. Sistem ini juga mendukung pelaporan, notifikasi otomatis, serta penyimpanan dokumen digital dalam satu platform terintegrasi.“Aplikasi CACM bersifat open source dengan komitmen penggunaan non-komersial. Beberapa instansi seperti MK dan Bawaslu telah mereplikasi sistem ini melalui kerja sama teknis. Penggunaannya mendorong kolaborasi antarkementerian dengan tetap menjaga standar keamanan data dan struktur kelembagaan masing-masing. Keberadaan CACM tidak hanya memperkuat pengawasan internal, tetapi juga membangun ekosistem pengawasan digital secara nasional,” pungkas Henrika.

• • Berita

Jakarta, 13 Juni 2025 - Irjen Arief menjadi narasumber di kegiatan Sosialisasi Budaya kerja dan Upaya Pencegahan Antikorupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan tema “Membangun Budaya Kerja yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel” di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat struktural dan pegawai di lingkungan KPI Pusat. Tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem kerja yang bebas dari praktik-praktik korupsi, serta membudayakan nilai integritas. Mengingat KPI belum sepenuhnya melaksanakan sosialisasi terkait antikorupsi kepada pegawai.Dalam paparannya, Irjen Arief menyampaikan materi tentang apa itu korupsi, akibat yang ditimbulkan, dan bagaimana strategi membangun budaya antikorupsi. “Korupsi ada 7 kelompok yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi.” tutur Irjen Arief.Korupsi menjadi salah satu masalah utama karena mengikis nilai kejujuran, merusak budaya kerja, dan menghalangi terciptanya pelayanan publik yang bersih dan berkualitas. Korupsi bukan hanya masalah sistem, tetapi masalah moral yang harus dihadapi dan dilawan oleh setiap pegawai secara sadar dan konsisten.Tiga strategi membangun budaya antikorupsi yang disampaikan Irjen Arief dalam kesempatan tersebut adalah strategi edukasi, strategi pencegahan (preventif), dan strategi penindakan (represif). Masing-masing strategi harus dijabarkan dalam tujuan dan program kerja.“Mengintegrasikan strategi budaya anti korupsi harus termuat dalam visi, misi, value organisasi, program-program kerja yang masuk dalam fungsi manajemen, struktur organisasi serta tugas fungsinya yang jelas, dan terakhir PDCA (Plan Do Check and Action).” tandas Irjen Arief.

• • Berita

Jakarta, 8 Juni 2025 - Dalam rangka meningkatkan semangat pengabdian dan ketakwaan, setiap tahunnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyelenggarakan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Iduladha untuk disalurkan kepada pegawai, yatim piatu, kaum duafa, dan warga sekitar. Inspektorat Jenderal Kemkomdigi secara resmi ditunjuk sebagai Panitia Pemotongan Hewan Kurban Iduladha 1446 H/2025 M di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Penunjukan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat nilai ketaatan sekaligus meneguhkan integritas kelembagaan dalam setiap aspek pelayanan publik.Pelaksanaan Kurban Iduladha 1446 H/2025 M diselenggarakan dalam serangkaian acara di antaranya penghimpunan hewan kurban dari pekurban civitas Kemkomdigi, pemotongan hewan kurban, dan pendistribusian daging hewan kurban. Pemotongan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2025 pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kandang Juragan, Kab. Bogor. Dilanjutkan pendistribusian daging hewan kurban pada tanggal 10 Juni 2025 di Masjid At-Taqwa Kemkomdigi.Irjen Arief menyatakan bahwa Ibadah Kurban tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ketaatan tetapi menjadi momen yang sangat penting untuk silaturahmi di lingkungan Kemkomdigi dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Beliau juga menyampaikan keteladanan dari Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. mengenai kepatuhan yang mutlak, keikhlasan, dan pengorbanan. Keteladanan tersebut dapat diimplementasikan bagi para insan aparatur sipil negara untuk senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan kejujuran, disiplin, dan penuh dedikasi.“Alhamdulillah, pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar, dari perencanaan sampai pemotongan. Kita di Inspektorat Jenderal sudah menyelesaikan amanah sebagai pengurus dan pengelola pemotongan hewan kurban. Semoga tahun depan, bisa meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas.” ungkap Irjen Arief pada acara pemotongan hewan kurban.Ketua Panitia Kurban Iduladha 1446 H, Adityawarman melaporkan hewan kurban pada tahun ini sejumlah 13 ekor sapi dan 21 ekor kambing dari pegawai Kemkomdigi dan mitra. Estimasi berat sapi masing-masing 300-600 kg dan kambing sekitar 25 kg. Seluruh hewan kurban tersebut dilakukan pemotongan pada RPH Kandang Juragan yang ditinjau langsung oleh Itjen Kemkomdigi selaku Panitia Pelaksana Pemotongan Hewan Kurban.Adityawarman juga menyampaikan penerima manfaat (mustahik) daging kurban sebanyak 2000 orang, terdiri dari petugas keamanan, kebersihan, pramubakti, pegawai PPNPN, dan ASN golongan I dan II baik PNS maupun PPPK. Ia menegaskan bahwa distribusi hewan kurban dilakukan secara tertib dengan memperhatikan detail data mustahik dan bobot daging agar semua mustahik mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.“Distribusi daging kurban akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025 di halaman Masjid At Taqwa Komdigi. Kami telah berkoordinasi dengan masing-masing PIC unit kerja untuk perwakilan pengambilan daging.” imbuhnya.

• • Berita

Maluku, 11 Juni 2025 - Inspektorat Jenderal Kemkomdigi bersama BAKTI dan Telkomsat melaksanakan agenda pengawasan terkait Base Transceiver Station (BTS) Universal Service Obligation (USO) serta meninjau program Makan Bergizi Gratis dan Periksa Kesehatan Gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan,dan Terluar) seperti Maluku, Maluku Utara, dan NTT.Diketahui sejak Januari 2025, BTS USO yang dikelola oleh BAKTI telah beralih kapasitas penyedianya menjadi Telkomsat, satelit merah putih, yang sebelumnya adalah penyedia dari asing. Pemantauan BTS USO ini juga didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Barat, Julius Marau.Julius menyampaikan bahwa Kabupaten Halmahera Barat sangat berkepentingan dengan adanya layanan akses internet ini, karena dapat mendukung program pemerintah daerah yaitu “Halmahera Barat Berdering” sebagai implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ia berharap kemudahan akses internet dapat membantu warga Halmahera Barat untuk meningkatkan sektor ekonomi dan pariwisata.“Dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini, yang kita harapkan pertama, akses komunikasi itu bisa dijangkau sampai ke pelosok-pelosok. Dengan demikian membuka peluang bagi warga kita untuk memanfaatkan khususnya ekonomi mereka. Hasil-hasil pertanian mereka itu bisa dijual secara online. Kemudian dari aspek pariwisata ini sangat menguntungkan sekali untuk pemerintah daerah dan masyarakat. Karena pariwisata itu butuh promosi, karena itu butuh jaringan telekomunikasi dan internet seperti ini.” ujar Julius.Julius juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemkomdigi atas program penyediaan layanan akses internet di Kabupaten Halmahera Barat.“Sehingga pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat sangat berterima kasih kepada Kementerian Komdigi dengan program yang luar biasa ini.” imbuhnya pada wawancara usai pemantauan BTS USO.Saat ini, di Kabupaten Halmahera Barat telah tersedia sekitar 175 tower BTS. Ke depan, akan terus dilakukan penambahan kapasitas internet dan infrastruktur di kecamatan yang belum terjangkau seperti Kecamatan Loloda Tengah (Loteng), Halmahera Barat.Pembangunan infrastruktur digital tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Melainkan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dengan menciptakan ekosistem digital. Ekosistem yang baik harus memastikan ketersediaan akses baik kesehatan, pendidikan, bahkan akses komunikasi di dalamnya. Keberlanjutan ekosistem digital harus mampu mengakselerasi proyek-proyek untuk peningkatan pembangunan infrastruktur digital tersebut.Salah satu target pemerintah adalah peningkatan kecepatan akses internet 100 Mbps di daerah 3T. Peran pemerintah sebagai regulator dalam pembangunan infrastruktur digital yaitu dengan mengeluarkan kebijakan terhadap operator seluler. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan yang telah dilakukan di antaranya melakukan lelang frekuensi, mengganti penyedia kapasitas akses internet yang berasal dari perusahaan dalam negeri, dan memastikan layanan akses internet berfungsi dengan baik, terutama pada fasilitas publik seperti sekolah dan kantor pemerintahan.Irjen Arief memantau layanan akses internet di beberapa titik seperti SD Inpres 9 Halmahera Barat dan Posyandu Kecamatan Jailolo. Ia memastikan bahwa akses internet dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar serta pelayanan publik bagi petugas posyandu.“Di SD Inpres 09 akses internet yang disediakan oleh Komdigi itu bermanfaat tidak hanya untuk guru-guru sekolah tetapi juga untuk masyarakat. Karena akses poinnya ada dua, satu di dalam untuk hari kerja, dan satu lagi di luar setelah jam sekolah, sehingga bisa dipakai oleh masyarakat.” ungkap Irjen Arief.Selain memantau layanan akses internet, Irjen Arief juga meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis dan layanan kesehatan gratis. Keduanya merupakan Program Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi tantangan gizi buruk dan stunting di Indonesia.Kendala utama dalam layanan akses internet adalah keterbatasan jumlah penyediaan akses internet di Halmahera Barat. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Bupati setempat agar mengajukan permohonan penyediaan akses internet di beberapa titik yang belum terjangkau melalui aplikasi PASTI yang dikelola oleh BAKTI Komdigi. Irjen Arief menyatakan bahwa Kemkomdigi berkomitmen untuk pemerataan distribusi sinyal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Halmahera Barat.“Kedepannya, kita akan bisa mencapai pendistribusian sinyal ini secara merata sekaligus kualitasnya akan kita tekankan. Kita tahu, di Indonesia ini kan luas. Dan tadi Pak Gubernur sudah minta seribu lebih BTS baru. Nanti kita match-kan dengan sumber daya yang ada di Komdigi.”, pungkas Irjen Arief.

• • Berita

Surabaya, 2 Juni 2025 - Irjen Arief secara resmi membuka Konferensi Internasional Konferensi Regional Akuntansi (KRA) XII Tahun 2025 yang mengusung tema "Empowering the Future of Education and Research: The Nexus of AI, Ethics, and Sustainability". Kegiatan ini berlangsung di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair), dan diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd) bekerja sama dengan FEB Unair.Dalam sambutannya, Irjen Arief menyampaikan pandangan visioner mengenai masa depan pendidikan dan riset di era transformasi digital. Ia menekankan pentingnya tiga isu strategis yang saling terkait, yakni kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), etika, dan keberlanjutan. Ketiga aspek ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif, berintegritas, dan berkelanjutan."Tema konferensi ini mengajak kita untuk melihat masa depan pendidikan dan penelitian yang semakin terhubung dengan kemajuan teknologi, nilai-nilai etika, dan tuntutan keberlanjutan," ujar Irjen Arief.Konferensi KRA XII 2025 ini menjadi wadah bagi akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi dari dalam maupun luar negeri untuk berdiskusi, bertukar wawasan, serta menjalin kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya berfokus pada pengembangan keilmuan akuntansi, konferensi ini juga mendorong integrasi teknologi AI secara etis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil riset.Irjen Arief menyoroti pentingnya tata kelola teknologi yang berlandaskan nilai-nilai etika, seperti inklusivitas, transparansi, perlindungan data pribadi, dan keamanan digital. Menurutnya, AI bukanlah semata-mata alat bantu teknologi, melainkan instrumen strategis yang harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat dan kesadaran moral. Ia juga menggarisbawahi potensi besar AI terhadap pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi mencapai USD 15,7 triliun pada tahun 2030. Di Indonesia, AI diperkirakan menyumbang hingga USD 0,36 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, Irjen Arief mengingatkan bahwa pemanfaatan AI harus disikapi secara cermat karena masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti perlindungan privasi data, kesenjangan talenta digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi.Sebagai penutup, Irjen Arief mendorong agar nilai-nilai etika dan keberlanjutan dijadikan bagian integral dalam kurikulum/silabus pendidikan dan agenda penelitian. Ia percaya bahwa AI yang dikelola secara bertanggung jawab dapat menjadi katalis transformasi yang membawa manfaat luas bagi masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan penelitian.Konferensi KRA XII tidak sekadar menjadi forum akademik, tetapi juga menjadi titik temu strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam merespons dinamika masa depan pendidikan dan penelitian yang menjunjung tinggi etika serta keberlanjutan

• • Berita

Jakarta, 5 Mei 2025 - Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut dengan hangat kehadiran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dalam kegiatan Penerimaan dan Orientasi Awal CASN Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Maladi Gedung B Kementerian Komunikasi dan Digital.CASN baru terdiri dari 28 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang resmi bergabung setelah melalui proses seleksi. Mereka datang dari berbagai latar belakang pendidikan dan daerah, namun memiliki satu tekad yang sama yaitu untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.Kegiatan Penerimaan dan Orientasi Awal CASN dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Nizam dan didampingi oleh Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal, Yudela Susantilia. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan arahan sekaligus pemahaman awal yang komprehensif mengenai peran, tanggung jawab, dan nilai-nilai dasar ASN dalam mendukung kinerja instansi.Orientasi awal CASN dimulai dengan arahan dari Sekretaris Inspektorat Jenderal, Nizam mengenai budaya organisasi, tugas, dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan di lingkungan Kementerian. Beliau juga memperkenalkan struktur organisasi yang ada di Inspektorat Jenderal beserta capaian prestasi yang telah diraih. Dilanjutkan pemaparan Ketua Tim Kerja SDM Inspektorat Jenderal tentang disiplin pegawai sebagai pedoman dalam bekerja sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai PNS. Kemudian penyampaian mekanisme kerja oleh Ketua Tim Kerja lainnya. Melalui kegiatan orientasi ini, para CASN memperoleh gambaran yang jelas tentang budaya kerja, struktur organisasi, serta mekanisme kerja di Inspektorat Jenderal. Sehingga para CASN dapat lebih siap beradaptasi, berkontribusi secara profesional, dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas di lingkungan kerja masing-masing.

• • Berita

Jakarta, 16 April 2025 – Dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Itjen Kemkomdigi), Sekretariat Inspektorat Jenderal melalui Tim Kerja Sistem Informasi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi PASTI ITJEN (Pusat Layanan Sistem Informasi Itjen) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2025 di Ruang Rapat Mashuri Lantai 7 Gedung B. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Sistem Informasi dan dihadiri juga oleh Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Ketua Tim Kerja dan PIC Tim Fokus, serta perwakilan dari Inspektorat I s.d. IV.PASTI ITJEN merupakan sistem pusat layanan terintegrasi yang dirancang untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan layanan terkait sistem informasi, seperti pengembangan aplikasi, integrasi data, permintaan akses, serta konsultasi teknis dan non-teknis. Sistem ini menghadirkan kemudahan akses melalui dua kanal utama, yaitu WhatsApp dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) modul PASTI.Dalam arahannya, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Nizam menyampaikan apresiasi terhadap pengembangan sistem yang semula hanya berfokus pada layanan teknologi informasi, kini telah diperluas menjadi sistem layanan terpadu yang mendukung operasional Sekretariat Itjen secara menyeluruh. Beliau menekankan bahwa perluasan cakupan ini merupakan bagian dari upaya strategis layanan Sekretariat Itjen menjadi lebih terkoordinasi dan efisien dalam mendukung kinerja pengawasan.Sementara itu, Irjen Arief menyampaikan bahwa pengembangan PASTI ITJEN merupakan langkah inovatif yang sejalan dengan upaya transformasi digital di lingkungan Inspektorat Jenderal. Beliau menekankan pentingnya peran Sekretariat Itjen sebagai operational enabler yang mampu mendorong efisiensi layanan dan penyederhanaan birokrasi.Sesi diskusi yang berlangsung dalam kegiatan tersebut menghasilkan berbagai masukan konstruktif, antara lain perlunya penyusunan SOP dan SLA layanan, kejelasan dokumen bukti dukung dan mekanisme penugasan, serta dorongan untuk memperluas cakupan layanan PASTI ITJEN ke tim kerja lainnya. Selain itu, pentingnya pelibatan aktif business owner dan pencatatan histori permohonan manual juga menjadi sorotan utama.Melalui sistem ini, seluruh layanan operasional dan teknis di lingkungan Sekretariat Itjen dapat terintegrasi ke dalam satu kanal layanan resmi. PASTI ITJEN, sebagai single entry point, mampu menghadirkan koordinasi dan monitoring layanan yang lebih terstrukturPeluncuran PASTI ITJEN bukan hanya menjawab kebutuhan akan layanan yang cepat dan terintegrasi, tetapi juga mencerminkan semangat transformasi digital yang tengah dibangun di lingkungan Inspektorat Jenderal. Melalui kolaborasi yang solid dan komitmen yang kuat dari seluruh unit kerja, PASTI ITJEN diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya layanan internal yang efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif di era digital, sebagai langkah awal menuju birokrasi yang lebih agile, responsif, dan berbasis data.

• • Pengumuman

• • Berita

Jakarta, 27 Februari 2025 - Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Itjen Kemkomdigi) menerima kunjungan KPPN Jakarta I dalam agenda Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran (TA) 2024 dan Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Kunjungan ini dalam rangka peran KPPN sebagai financial advisor bagi mitra satuan kerja. KPPN menyampaikan apresiasi untuk Itjen Kemkomdigi atas pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran terbaik TA 2024.Dari total 303 satker mitra kerja KPPN Jakarta I, terdapat 7 satker yang mendapat nilai sempurna 100.00 pada penilaian IKPA TA 2024, dan Itjen Kemkomdigi menjadi salah satunya. Capaian ini adalah wujud dari keberhasilan strategi Itjen Kemkomdigi dalam menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan anggaran.Kepala KPPN Jakarta I Jamaluddin Ambo Dai menyampaikan bahwa Itjen Kemkomdigi sudah sangat baik dari sisi indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran dan Belanja Kontraktual.“Untuk indikator Penyelesaian Tagihan mampu dijaga di kurun waktu yang sudah ditentukan. Pada indikator Pengolaan UP dan TUP juga bisa dikawal dengan baik. Begitu pula untuk dispensasi SPM tidak ditemukan di TA 2024” imbuh Jamaluddin.Sekretaris Itjen Kemkomdigi Nizam menyampaikan rasa syukur atas capaian IKPA TA 2024 dan mengucapkan terima kasih kepada KPPN Jakarta I yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan terkait penilaian IKPA.“Bersyukur ternyata kerja keras teman – teman selama ini ada hasil yang dirasakan. Ini adalah tahap awal, kita meraih nilai 100.00 agar orang percaya (trusted) bahwa Itjen bisa melakukan pengelolaan anggaran sesuai dengan regulasi. Itjen bertugas untuk memastikan unit eselon I lain melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tusi. Maka, Itjen akan berusaha mendorong satker lain untuk meraih nilai IKPA 100.00.” ungkap Nizam.Berdasarkan tren capaian IKPA, Itjen Kemkomdigi terus berusaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran. Tahun 2022 memperoleh nilai IKPA 93,94 dan pada tahun 2023 di angka 97,71. Puncak capaian IKPA di tahun 2024 memperoleh nilai 100,00 dan selalu konsisten dari Triwulan I s.d. IV.Capaian IKPA ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara KPPN Jakarta I, Itjen Kemkomdigi, dan Setjen Kemkomdigi. Peran leadership, regulasi, dan tata kelola menjadi tantangan untuk mencapai target kinerja. Namun, Itjen Kemkomdigi optimis dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di tahun selanjutnya. Strategi Itjen Kemkomdigi dalam mencapai nilai IKPA ini lebih lengkap akan disampaikan pada program podcast Kacamata Leader di kanal Youtube KPPN Jakarta I.

• • Berita

Jakarta, 22 Februari 2025 – Di era digital, teknologi semakin berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pengawasan. Transformasi pengawasan di era digital memungkinkan proses pemantauan menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Digitalisasi dalam pengawasan diterapkan di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, keamanan, industri, hingga keuangan. Dalam pemerintahan, digitalisasi pengawasan membantu dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi kebijakan.Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Irjen Kemkomdigi) Arief Tri Hardiyanto hadir dalam kegiatan Pelantikan dan Seminar Internasional dengan topik “Penguatan Pengawasan dalam Digitalisasi Layanan Publik” yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 22 Februari 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat.Irjen Arief yang juga menjabat sebagai Dewan Pengurus Nasional IAI menyampaikan bahwa IAI sebagai organisasi profesi akuntan memiliki peran dalam memastikan akuntabilitas. Saat ini dengan adanya perkembangan teknologi, para akuntan harus melihat lebih dari sekedar angka-angka.“IAI sekarang memiliki tagline “See Beyond The Number”, yang artinya kita tidak hanya berbicara angka, tetapi angka itu bunyinya apa. Ini sangat penting karena untuk pengambilan kebijakan harus berbasis data atau Database Policy.” tegas Irjen Arief.Irjen Arief menambahkan terkait keselarasan antara Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah IAI dalam mendukung perekonomian nasional, supaya daya ungkit dari organisasi tersebut bisa meningkat dan memberikan dampak yang lebih baik bagi perekonomian. Upaya ini dilakukan agar profesi akuntan tetap mampu menjaga kepercayaan (trust) dari pengguna jasa akuntan dan pemangku kepentingan, karena bagi seorang akuntan, trust adalah mahkota. Hal tersebut sudah tertuang dalam program Aspiring Professional Accountants Festival dan Program Beasiswa CA yang menjadi ujung tombak dalam menyukseskan kaderisasi kepemimpinan profesi akuntan.Selain berbicara tentang profesi akuntan, Irjen Arief juga menyampaikan tantangan perekonomian yang dihadapi saat ini, yaitu masih ada masyarakat yang melakukan judi online. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki tugas memblokir situs-situs judi online yang beredar dan telah bekerjasama dengan OJK dan Perbankan agar rekening-rekening yang ada tidak digunakan untuk transaksi judi online.“Kita punya tools untuk men-take down situs-situs judi online. Tetapi ekosistem judi online tidak hanya pada aplikasi tetapi juga penggunaan rekening. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan OJK dan Perbankan untuk memastikan bahwa rekening tersebut tidak digunakan untuk judi online. Kita juga sudah memberikan instruksi kepada Perbankan agar berhati-hati dalam memberikan pembukaan rekening.” ungkap Irjen Arief.

• • Berita

Jakarta, 27 Februari 2024 – Pada Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tanggal 21 November 2024 lalu, telah ditetapkan 19 Anggota Eksekutif DPN AAIPI Periode 2024-2027. Anggota eksekutif tersebut beranggotakan 5 anggota eksekutif tetap AAIPI dan 14 anggota eksekutif tidak tetap AAIPI yang sebelumnya telah dipilih lewat voting oleh seluruh anggota AAIPI secara daring.Irjen Arief terpilih menjadi Ketua Komite Pengembangan Profesi Dewan Pengurus Nasional AAIPI Periode 2024-2027 menggantikan Arif Toha Tjahjagama (Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan). Serah terima jabatan kepengurusan ini dilakukan secara simbolis di Ruang Rapat Itjen Kemkomdigi dan dihadiri oleh Irjen Kemenhub beserta tim serta para Inspektur Itjen Kemkomdigi. Dibawah kepemimpinan Irjen Arief, diharapkan dapat memberikan kemajuan terhadap pengembangan profesi auditor intern pemerintah menjadi lebih baik.

• • Berita

Jakarta, 26 Februari 2024 – Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Itjen Kemkomdigi) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Integritas dan Pencegahan Antikorupsi (PERINTIS). Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025 di Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi, Jakarta Barat.Penguatan integritas di lingkungan Kemkomdigi telah dimulai sejak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 dan menjadi milestone utama yang diinisiasi oleh Itjen Kemkomdigi. Pelatihan ini menjadi kelas perdana dalam program PERINTIS KPK yang diikuti oleh ASN baik auditor maupun non auditor di lingkungan Itjen Kemkomdigi."Meski kita sudah masuk zona hijau dalam Survei Penilaian Integritas KPK, hasilnya masih belum memuaskan. Saya melihat sosialisasi antikorupsi masih kurang, jadi saya minta dibuat program yang masif dan wajib diikuti seluruh pegawai. Sebelum itu, para auditor perlu memahami penilaian antikorupsi agar bisa menyebarkan informasi dengan baik," ujar Irjen Arief.Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, turut hadir dalam pembukaan PERINTIS. Beliau menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) di instansi pemerintah. “Kami berharap apa yang dilakukan hari ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga bisa untuk memperkuat dan menyebarluaskan integritas dan nilai antikorupsi.” imbuhnya.Instruksi Presiden RI mengenai efisiensi anggaran mendorong terwujudnya inovasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan. Meskipun dengan anggaran yang terbatas, Itjen Kemkomdigi dan KPK berhasil menyelenggarakan pelatihan yang efektif dan berkualitas bagi para pegawai.Mengusung semangat "Kinerja Tinggi, Tanpa Korupsi," Itjen Kemkomdigi berharap seluruh peserta pelatihan serta pegawai lainnya dapat mengamalkan prinsip-prinsip integritas dalam kehidupan sehari-hari dan berperan sebagai agen perubahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

• • Berita

Jakarta, 13 Februari 2025 – Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail menghadiri rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rapat juga dihadiri oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ubaidillah, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, serta jajaran pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.Rapat berlangsung terbuka di Ruang Rapat Badan Anggaran Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E.Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR RI menyetujui rencana efisiensi anggaran Kemkomdigi untuk Tahun Anggaran 2025. Rekonstruksi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menghasilkan efisiensi sebesar Rp3,83 triliun atau 49,57% dari total pagu anggaran Kemkomdigi sebesar Rp7,72 triliun. Dengan efisiensi ini, pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan setelah rekonstruksi sebesar Rp3,89 triliun. Pagu rekontruksi tersebut juga mencakup Pagu Anggaran tiga mitra yaitu KPI Pusat, Komisi Informasi Pusat, dan Dewan Pers.Komisi I DPR RI juga mendukung usulan tambahan anggaran Kemkomdigi sebesar Rp9,68 triliun. Dalam usulan ini, terdapat dana sebesar Rp280 miliar yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk menyelesaikan Proyek Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang.Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail menekankan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan memberikan prioritas layanan yang berdampak langsung pada masyarakat seperti penyediaan infrastruktur telekomunikasi, akses internet, layanan pengelolaan spektrum radio dan orbit satelit, layanan standardisasi perangkat telekomunikasi, pengendalian konten negatif, Pusat Data Nasional (PDN), Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), dan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT).Selain itu, reprioritisasi anggaran Kementerian Komdigi akan dialokasikan untuk Program Pembangunan SDM digital diantaranya Digital Talent Scholarship, Beasiswa S2/S3, fasilitasi ekonomi digital, serta komunikasi publik.

• • Berita

Jakarta, 13 Januari 2025 – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Arief Tri Hardiyanto mewakili Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) menghadiri kegiatan Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL dan LKBUN Tahun 2024 dengan tema “Penguatan Kualitas dan Dampak Hasil Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN Tahun 2024 untuk Peningkatan Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Bebas dari Korupsi”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Senin (13/1) bertempat di Auditorium Lantai 2 Kantor Pusat BPK RI.Irjen Arief Tri Hardiyanto menjadi narasumber dengan materi tentang “Pengembangan Transformasi Digital Pemerintah: Peluang dan Tantangan Implementasinya dalam Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Negara”. Irjen Arief menyampaikan pentingnya percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. “Transformasi digital menjadi kunci dalam menyediakan data keuangan yang lebih real-time dan akurat, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang strategis,” jelas Irjen Arief.Untuk mewujudkan transformasi digital diperlukan pembangunan infrastruktur digital yang kuat, diantaranya National Backbone Network, Middle Mile Network, dan Last Mile Network. Hal ini akan memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendukung digitalisasi tata kelola keuangan di berbagai sektor.Keberhasilan transformasi digital memerlukan orkestrasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penguatan tiga pilar utama, yaitu pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital, menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh elemen saling bersinergi dalam mendorong inovasi dan efisiensi. Irjen Arief juga menyoroti tantangan yang dihadapi saat ini, khususnya dalam aspek keamanan siber dan perlindungan data keuangan. “Regulasi dan kebijakan yang komprehensif dinilai penting untuk melindungi data dari ancaman siber sekaligus membangun kepercayaan publik,” terang Irjen Arief.Pada akhir pemaparannya, Irjen Arief menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya memengaruhi pengelolaan keuangan negara, tetapi juga memberikan dampak positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. “Harapannya agar semua pihak yang terlibat dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dapat terus bekerja sama dan bersinergi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas hasil pemeriksaan. Melalui sinergi dan transformasi digital, kita dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Irjen Arief.

• • Berita

Jakarta, 10 Januari 2025 - Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Itjen Kemkomdigi) menggelar dialog interaktif antara Inspektur Jenderal (Irjen) didampingi pejabat Eselon II dengan para auditor. Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi, kinerja, dan kompetensi auditor guna mendukung kinerja pengawasan yang optimal pada tahun 2025.Sekretaris Inspektorat Jenderal Nizam Waham membuka acara dialog dan menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat mempererat kerja sama tim dan meningkatkan kinerja pengawasan. Dalam kegiatan ini, Irjen Kemkomdigi Arief Tri Hardiyanto menegaskan untuk memperkuat peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal yang strategis dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas oleh unit kerja teknis di Kementerian Komunikasi dan Digital. Beliau menekankan pentingnya evaluasi kinerja, pengembangan kompetensi auditor, dan kolaborasi antar inspektorat untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi secara optimal.Irjen Kemkomdigi Arief Tri Hardiyanto menggarisbawahi bahwa auditor harus memiliki 2 (dua) jenis kompetensi utama, yaitu core competency dan cross competency. Core competency mencakup keahlian inti yang sesuai standar audit, sementara cross competency adalah kemampuan tambahan yang memungkinkan auditor memahami proses bisnis lintas sektor di kementerian.“Auditor yang memiliki kedua kompetensi tersebut akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi assurance dan consulting secara komprehensif,” jelas Irjen.Selain itu, Irjen Arief juga menekankan perlunya pemahaman mendalam terhadap proses bisnis di seluruh kementerian agar auditor dapat memberikan rekomendasi yang relevan. Rotasi auditor antar inspektorat dipandang penting untuk memperluas wawasan dan pengalaman. Namun, harus diimbangi dengan periode pembelajaran yang cukup di setiap unit kerja sebelum rotasi dilakukan. Irjen Arief menyoroti peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai elemen kunci dalam memastikan kinerja unit kerja teknis dapat berjalan sesuai tujuan strategis. APIP tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga berperan aktif mencegah terjadinya fraud serta menanamkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil.“Keberhasilan unit kerja teknis, dalam beberapa hal, menjadi tanggung jawab bersama APIP.”, imbuh Irjen. Dialog interaktif Irjen Kemkomdigi bersama auditor menghasilkan berbagai masukan diantaranya; pengadaan perangkat kerja yang memadai, kolaborasi antar inspektorat, dan percepatan penyusunan kode etik auditor. Irjen Arief memastikan bahwa setiap isu akan ditindaklanjuti guna meningkatkan kinerja dan sinergi organisasi.

• • Video

• • Video

• • Berita

Jakarta, 17 Desember 2024 — Melalui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2024 dengan tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju" semakin menegaskan pentingnya upaya bersama dalam memberantas praktik korupsi. Dalam mendukung agenda tersebut, Kemkomdigi melalui Inspektorat Jenderal hadir dengan mengusung sub tema “Kinerja Tinggi, Tanpa Korupsi!” sebagai simbol komitmen setiap pegawai Kemkomdigi mulai dari jajaran tertinggi dan seluruh pegawai dalam aksi melawan praktik korupsi, serta mendukung pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pada sambutannya, Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto mengatakan "HAKORDIA bukan sekadar seremonial, tetapi momentum pengingat betapa mendesaknya komitmen kita bersama untuk memberantas korupsi, sekaligus membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk memberantas korupsi diperlukan kinerja tinggi dan kolaborasi bersama. Kinerja tanpa fraud adalah pondasi keberhasilan kita. Kinerja tinggi bukan sekadar target semata, tetapi merupakan cerminan integritas dan dedikasi setiap insan di lingkungan kerja ini. Dengan mengusung semangat HAKORDIA, kita dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, tempat di mana setiap individu bekerja dengan penuh tanggung jawab, komitmen, dan kejujuran."Adapun agenda HAKORDIA dilaksanakan di Pusdiklat Kominfo, Jakarta Barat. Rangkaian agenda HAKORDIA antara lain Deklarasi Antikorupsi, Penganugerahan Satuan Kerja, Kampanye Antikorupsi dan Integritas, Talkshow dan Workshop. Agenda ini dihadiri oleh Menteri Komdigi, Wakil Menteri Komdigi, Narasumber Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Narasumber Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, serta Para Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Kemkomdigi. Melalui momentum HAKORDIA ini, seluruh sivitas Kementerian Komunikasi dan Digital diharapkan untuk membangun budaya organisasi yang berlandaskan integritas, menguatkan sinergi dan kolaborasi antar unit kerja, dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang handal dan efektif. Dengan langkah-langkah ini, HAKORDIA dapat dijadikan sebagai tonggak penting dalam transformasi menuju kementerian yang lebih bersih, profesional, dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam Keynote Speech-nya, Menteri Komdigi, Meutya Viada Hafid menyampaikan "Sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama, marilah kita menyadari bahwa tanggung jawab untuk memperbaiki rapor Kementerian Komunikasi dan Digital bukanlah beban individu semata, melainkan amanah kolektif yang harus kita emban bersama. Ini adalah momen bagi kita untuk menorehkan babak baru dalam perjalanan kementerian, dengan menjadi organisasi yang lebih profesional, transparan, bebas dari korupsi, dan mampu mengembalikan kepercayaan penuh dari masyarakat". Diharapkan acara HAKORDIA ini menjadi langkah awal dalam membangun kembali Kementerian Komunikasi dan Digital yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas. Dari sini, mari jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk memperkuat transformasi, dengan komitmen bersama untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik bagi kementerian dan masyarakat.

• • Berita

Jakarta, 19 November 2024 — Dalam rangka mengapresiasi karya dan peran para jurnalis dalam menyebarluaskan berbagai capaian serta langkah-langkah pemberantasan judi online. Jurnalis memiliki peran dalam menyampaikan laporan kepada masyarakat mengenai berbagai isu terkini. Lebih dari itu, jurnalis mampu membangun kesadaran masyarakat melalui karya yang dibuat dengan prinsip jurnalistik. Anugerah Jurnalistik Komdigi (AJK) merupakan ajang penghargaan tahunan kepada jurnalis yang diselenggarakan Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Komdigi. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kontribusi luar biasa jurnalis Indonesia dalam memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai program prioritas Kementerian Komdigi.Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid mengatakan "Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa permasalahan judi online menjadi salah satu fokus utama pemerintahan yang harus dilakukan secara bergotong royong. Disinilah pentingnya peran jurnalis. Ketika judi online dan dampak buruknya menjadi headline, hampir semua media mendapat perhatian publik, menjadi sama kuatnya pemahaman publik dengan pemberantasan narkoba, prostitusi, dan kejahatan-kejahatan besar lainnya. Karya-karya ini memegang peranan penting dalam membimbing masyarakat dalam meningkatkan pemahaman serta membantu proses pembentukan kebijakan dan penegakan hukum."Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto, yang turut hadir dalam acara puncak, berkesempatan membacakan nominasi dan memberikan penghargaan untuk kategori foto jurnalistik. Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto mengatakan "Fotograper jurnalistik mengabadikan momen-momen yang menjadi bagian penting dari produk jurnalistik atau foto jurnalistik yang memberikan keunikan nuansa tersendiri yang divisualisasikan melalui berbagai platform, baik media online, elektronik, maupun cetak. Mata kamera dalam foto jurnalistik dapat menyajikan sudut pandang yang membantu menjelaskan kebenaran berita dengan objektif. Di era percepatan digital ini foto jurnalistik dapat dibagikan dengan cepat dan segera dikonsumsi oleh pembaca di berbagai media di Indonesia."  Anugerah Jurnalistik Komdigi (AJK) 2024 turut dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kegiatan yang telah diselenggarakan sejak 2018.

• • Berita

Serpong, 27 Juni 2024 – Dalam rangka penguatan keamanan data nasional, Inspektorat IV Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pemantauan program prioritas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang berlokasi di Lintasarta Technopark Data Center, Tangerang Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kondisi terkini PDNS pasca-insiden keamanan siber serta mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko di masa depan.Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko: Kominfo berencana memperkuat Governance, Risk, and Compliance (GRC) untuk mencegah serangan siber dan meningkatkan respons terhadap insiden yang mungkin terjadi.Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IaaS: PT Telkom akan melakukan rasionalisasi atas sumber daya IaaS yang tidak terpakai, dengan toleransi maksimal hingga 10%.Peningkatan Kebijakan Keamanan: Lintasarta telah menerapkan kebijakan keamanan, termasuk evaluasi perangkat yang terhubung, manajemen risiko, serta sistem respons insiden.Penguatan Infrastruktur: Perimeter keamanan diperketat dengan firewall, sistem cadangan di Batam, serta prioritas pada aplikasi penting seperti imigrasi.Identifikasi dan Uji Coba: Belum adanya risk register untuk serangan eksternal dan bencana alam mendorong urgensi penyusunan daftar risiko serta uji coba pemulihan data.Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi digital Indonesia yang lebih aman dan andal.

• • Berita

Jakarta, 9 September 2024 — Inspektur Jenderal Kemkomdigi Arief Tri Hardiyanto bersama dengan Inspektur IV Kemkomdigi Mohammad Fahmi Kurniawan, menghadiri kegiatan sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi di lingkungan Komisi Informasi Pusat. Komisi Informasi Pusat mengadakan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan internalisasi terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Komisi Informasi Pusat. Sosialisasi ini bertujuan agar setiap pegawai memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pengendalian serta pencegahan korupsi dan gratifikasi, guna menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Aparatur Sipil Negara (ASN) diingatkan untuk senantiasa memiliki sikap antikorupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai-nilai integritas, yang mengedepankan konsistensi antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan prinsip yang dianut, dianggap mutlak dimiliki oleh setiap ASN untuk terhindar dari godaan korupsi dan gratifikasi. ASN sebagai pengemban amanat diharapkan berada di garda terdepan dalam menjalankan integritas sebagai syarat utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan dan juga diharapkan memiliki sembilan nilai integritas yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, keberanian, kesederhanaan, kepedulian, kedisiplinan, keadilan, dan kerja keras. Integritas yang kuat tidak hanya membentuk sikap seseorang, tetapi juga akan membangun mindset, jiwa, dan tubuh dalam diri ASN. Tanpa integritas, motivasi kerja akan menjadi berbahaya dan dapat mengancam terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan bersih dari praktik korupsi.Korupsi yang sering kali muncul akibat kurangnya integritas, harus menjadi perhatian utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, setiap pegawai di lingkungan Komisi Informasi Pusat diajak untuk menjadi agen-agen integritas yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan kerja dan masyarakat luas. Inspektur IV Mohammad Fahmi Kurniawan, mengatakan "diharapkan agar seluruh pegawai di lingkungan Komisi Informasi Pusat tidak lelah-lelahnya untuk mewujudkan budaya antikorupsi dan anti gratifikasi, demi meningkatkan kredibilitas lembaga serta menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi."

• • Berita

Jakarta, 24 Juli 2024 – Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) “MMTC” Yogyakarta, sebuah institusi pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, baru-baru ini menjadi objek pemantauan dan monitoring fisik oleh tim Inspektorat Jenderal. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas tata kelola dan layanan pendidikan yang sesuai dengan visi perguruan tinggi tersebut.Didirikan pada tahun 1985, STMM “MMTC” Yogyakarta telah berkembang pesat sejak awalnya sebagai Diklat Ahli Multi Media. Saat ini, institusi ini menyelenggarakan program pendidikan Diploma IV dan Strata I di tiga jurusan utama: Penyiaran, Animasi dan Desain Teknologi Permainan, serta Komunikasi Informasi Publik. Dengan visi menjadi pusat pendidikan multimedia terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional, STMM terus berupaya mencetak lulusan berkualitas tinggi yang siap berkompetisi di era transformasi digital.Pemantauan fisik ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek operasional, termasuk fasilitas, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tim monitoring juga memastikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berjalan optimal, didukung oleh tata kelola kelembagaan yang baik.Dewan Penyantun STMM yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Garin Nugroho, turut berperan dalam pengembangan institusi ini. Dengan pendekatan berbasis Pancasila, STMM menargetkan peningkatan daya saing bangsa melalui pendidikan vokasi berkualitas.

• • Berita

Jakarta, 17 Januari 2024 - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pemantauan atas pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang. Proyek strategis ini bertujuan menyediakan infrastruktur teknologi untuk mendukung transformasi digital nasional, khususnya dalam penyimpanan dan pengelolaan data skala besar.Proyek Ambisius dengan Standar InternasionalPDN Cikarang dirancang dengan luas 15.994,69 meter persegi, mematuhi standar SNI 8799-1:2019 strata 4, Uptime Tier IV, dan ANSI TIA 942-B:2017 Rate 4. Dengan kapasitas minimal 25.000 core processor, 200 TB memori, dan 40 petabyte penyimpanan, pusat data ini diharapkan menjadi tulang punggung infrastruktur digital Indonesia. Pasokan listrik sebesar 20 MVA akan dipasok dari dua sumber berbeda untuk menjamin keandalan operasional.Skema Pembiayaan dan Kemitraan GlobalProyek senilai EUR 164.679.680 ini dibiayai melalui pinjaman dari Pemerintah Prancis dan bank komersial, dengan kontribusi APBN sebesar 15% sebagai uang muka. Pembangunan dilakukan oleh konsorsium Ellipse Projects dengan kontrak model Design, Supply, and Installation (DSI).Progres dan TantanganHingga 31 Desember 2023, progres pembayaran telah mencapai Rp793 miliar atau 30,09% dari nilai kontrak, sedangkan konstruksi fisik mencapai 15,47%. Meski demikian, proyek menghadapi tantangan, termasuk kelengkapan dokumen pendukung dan mekanisme pencatatan aset perangkat teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang masih dalam proses bea cukai.Langkah Tindak LanjutKominfo akan melakukan koreksi pencatatan dan memastikan kelengkapan dokumen melalui koordinasi dengan konsultan dan bagian keuangan. Hal ini bertujuan menjaga transparansi dan akurasi dalam pengelolaan proyek.Pembangunan PDN di Cikarang merupakan langkah penting dalam mewujudkan ekosistem digital yang mendukung kebutuhan pemerintah, bisnis, dan masyarakat Indonesia. Proyek ini diharapkan selesai pada Oktober 2024, membawa Indonesia lebih dekat ke era digital yang maju dan terintegrasi.

• • Berita

Jakarta, 27 Agustus 2024 – Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turut hadir dan menjadi narasumber dalam acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jambi dan Seminar Nasional yang mengusung tema "Peran Akuntan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Kegiatan ini melibatkan para profesional akuntansi, termasuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), untuk membahas peran strategis akuntan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan wawasan kepada akuntan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat diandalkan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Arief Tri Hardiyanto, dalam pemaparannya menyoroti tentang pentingnya peran akuntan dalam memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi dua karakteristik utama yaitu relevansi dan keandalan. Laporan keuangan yang berkualitas menjadi elemen kunci dalam mendukung pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.Inspektur Jenderal juga menekankan bahwa akuntan bertanggung jawab memastikan akurasi laporan keuangan, mendeteksi kecurangan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Auditor eksternal juga memiliki peran penting dalam menilai kepatuhan laporan terhadap standar akuntansi yang berlaku.Perkembangan teknologi informasi turut menjadi sorotan dalam seminar ini. Transformasi digital di sektor akuntansi memengaruhi cara kerja akuntan, dengan beberapa tugas manual mulai digantikan oleh teknologi otomatisasi. Meski demikian, peran strategis akuntan sebagai analis dan pengambil keputusan tidak tergantikan.Seminar yang berlangsung di Jambi ini diharapkan mampu memacu profesional akuntan di wilayah Jambi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Peran akuntan tidak hanya teknis, tetapi juga strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

• • Berita

Bengkulu, 17 Oktober 2024 – Kegiatan Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XXVII yang dirangkaikan dengan International Conference for Accounting Educators (ICAE) telah sukses digelar. Acara ini dihadiri oleh para profesional akuntan dan akademisi dari berbagai daerah. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Arief Tri Hardiyanto turut hadir sebagai narasumber.Simposium ini menyoroti peran vital akuntan dalam dunia pemerintahan dan bisnis, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Dalam diskusi, diungkapkan bahwa akuntan tidak hanya bertugas mencatat dan memeriksa laporan keuangan tetapi juga memastikan kualitas informasi keuangan yang relevan dan andal untuk mendukung pengambilan keputusan.Inspektur Jenderal menyoroti bagaimana teknologi dapat membantu akuntan mendeteksi potensi kecurangan secara lebih efektif. Era digitalisasi menghadirkan tantangan baru dengan meningkatnya adopsi teknologi otomatisasi. Meskipun beberapa tugas akuntan mulai tergantikan oleh mesin, hal ini justru mendukung tugas utama akuntan dalam pengelolaan data transaksi yang lebih cepat dan akurat. Tugas utama akuntan dibutuhkan dalam memastikan akurasi laporan keuangan sesuai regulasi, mendeteksi kecurangan dan pelanggaran, meningkatkan efektivitas melalui deteksi kesalahan material, menyampaikan informasi keuangan yang relevan kepada pemangku kepentingan, dan menilai kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku melalui audit. Akuntan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk tetap relevan dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.Acara ini juga melibatkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan pemerintah daerah, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun tata kelola keuangan yang baik.Acara ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi para akuntan dalam menghadapi tantangan global serta memperkuat tata kelola keuangan di Indonesia. Dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, SNA XXVII dan ICAE 2024 menjadi ajang strategis untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat peran akuntan dalam era digitalisasi.

• • Berita

Jakarta, 21 November 2024 – Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2024 telah berlangsung di Kantor BPKP pada 21 November 2024. Mengusung tema “Arahkan Nilai Pengawasan: Cegah Kebocoran, Bangun Keberlanjutan, dan Raih Pertumbuhan Tinggi”, acara ini menjadi ajang diskusi strategis tentang peran auditor dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.Salah satu sorotan utama adalah pemaparan oleh Daniel Ortega Nieto, Senior Public Sector Specialist dari Bank Dunia, mengenai Governance Risk Assessment System (GRAS). Sistem ini dirancang untuk mendeteksi hingga 200 potensi risiko dalam belanja negara, yang telah sukses diimplementasikan di Brasil. Daniel menjelaskan bahwa penerapan GRAS bersama data science memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.Selain seminar, kongres ini juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan empat panelis dari berbagai bidang dengan dipandu oleh Koordinator Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan BPKP, Agus Setiawan. Keempat panelis tersebut di antaranya yaitu, Kukuh Agung Pribadi (Inspektur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM) menyoroti kebijakan pemerintah seperti Omnibus Law dan kemudahan perizinan OSS-RBA dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%. Teuku Riefky (Peneliti Makroekonomi LPEM FEB UI) menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan dampak ekonomi dan lingkungan. Jasmin Ragil Utomo (Ahli KLHK) menyoroti dampak yang timbul dari pembangunan yang tidak memerhatikan lingkungan, yaitu peran hukum perdata lingkungan dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa terkait dampak lingkungan. Serta Sidi Purnomo (Direktur Pengawasan BPKP) memaparkan pendekatan pengawasan melalui Integrated Assurance dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Kedua instrumen ini memungkinkan pengawasan yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan efektif. Melalui forum ini, auditor internal pemerintah (APIP) diharapkan semakin kuat perannya untuk mengawal pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan penerapan GRAS dan berbagai teknologi pengawasan, APIP diharapkan dapat lebih efektif mencegah kebocoran anggaran dan memastikan keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan.Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai garda terdepan dalam mengawal pembangunan ekonomi berkelanjutan dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

• • Berita

Jakarta, 1 Oktober 2024 — Inspektorat II melaksanakan kegiatan Launching Strategi Penguatan Pengawasan Bidang Infrastruktur Telekomunikasi di Grand Hyatt, Jakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian KOMINFO dengan Mitra kerja Inspektorat II yakni BAKTI dan Ditjen PPI. Kegiatan ini merupakan upaya untuk memperkenalkan proyek perubahan yang bertujuan memperkuat pengawasan internal di sektor infrastruktur telekomunikasi.Kegiatan ini menjadi tonggak penting bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengembangkan perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis yang berkontribusi melalui pengawasan yang lebih proaktif dan solutif. Proyek ini menghasilkan tiga output utama, yaitu Roadmap Pengawasan, Pedoman Pengawasan, dan pengembangan aplikasi Geographic Information System (GIS). Roadmap Pengawasan merupakan kerangka jangka panjang untuk pengawasan, yang dirancang agar relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi hingga lima tahun ke depan. Pedoman Pengawasan berperan sebagai panduan bagi auditor untuk menjalankan pengawasan dengan metodologi yang lebih terarah, sistematis, dan terstandar, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan lebih akurat dan tepat sasaran. Adapun Pengembangan Aplikasi GIS merupakan sebuah sistem integrasi teknologi informasi yang bertujuan untuk memetakan dan mengelola data infrastruktur telekomunikasi secara real-time, mendukung pengawasan yang lebih efisien. Inspektur Jenderal, Arief Tri Hardiyanto mengatakan "Melalui proyek ini, diharapkan peran Inspektorat Jenderal akan semakin kuat, tidak hanya sebagai watchdog atau pengawas yang melakukan kontrol, tetapi juga sebagai mitra strategis dan trusted advisor juga value driver sebagai tujuan jangka panjang yang bermanfaat dalam mencegah dan mengatasi permasalahan seperti membantu menindaklanjuti temuan BPK atau mengantisipasi kemungkinan adanya temuan. Peran ini memungkinkan kita memberikan nilai tambah melalui pengawasan yang lebih proaktif dan solutif. Peluncuran ini adalah awal dari komitmen kita untuk memperkuat sektor infrastruktur telekomunikasi dengan tata kelola yang lebih baik dan transparan."Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara auditor dan mitra kerja untuk memastikan tata kelola yang lebih baik di sektor infrastruktur telekomunikasi. Pendekatan yang digunakan dalam proyek ini dirancang untuk meningkatkan kualitas data pengawasan dan memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan tepat sasaran, sehingga dapat membantu Indonesia menuju visi besar "Indonesia Emas 2045" melalui penguatan ekonomi dan infrastruktur digital yang solid.Dalam kegiatan ini, berbagai pihak terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/BAPPENAS, serta PM Community turut serta untuk mendukung implementasi proyek tersebut.

• • Berita

Inspektur Jenderal Kemkominfo Arief Tri Hardiyanto dalam acara "Ngopi Bareng Kominfo" di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Jumat (23/2/2024) mengatakan Inspektorat Jenderal sebagai trusted advisor dan strategic partner berperan aktif dalam pencapaian target kinerja Kemkominfo melalui pengawasan internal yang dilaksanakan pada 4 pilar pengawasan yaitu peningkatan governance system, pengawalan program kerja, peningkatan kontribusi fiskal, dan pengamanan aset. Selama tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pengawasan internal terhadap 17 program prioritas Kemkominfo senilai Rp7.926.600.682.400,-. Adapun 17 program prioritas tersebut mencakup program BAKTI terdiri dari pembangunan Base Transceiver Station (BTS) BTS 4G lastmile dan BTS 4G Papua dan Papua Barat, SATRIA-1, akses internet, operational and maintenance Palapa Ring, serta operational maintenance operasional penyediaan kapasitas satelit.Program Ditjen SDPPI, meliputi pengembangan laboratorium uji perangkat telekomunikasi dan farming refarming spektrum frekuensi 1.310 MHz.Selanjutnya, program Ditjen PPI terdiri dari digitalisasi penyiaran, penyelenggaraan layanan publik bidang pos telekomunikasi dan penyiaran, serta pengembangan jaringan fixed broadband dan mobile broadband.Program BPSDM meliputi beasiswa S2/S3 bidang Kominfo, penyelenggaraan pendidikan STMM (pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo), penyelenggaraan sarana pendidikan tinggi STMM, serta talenta digital nasional.Terakhir, program DitjenAptika terdiri dari pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), pengendalian tata kelola PSE dan Transaksi PSE, serta penanganan dan penanggulangan konten negatif. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta komitmen untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka Inspektorat Jenderal Kemkominfo melaksanakan pengembangan dan implementasi digitalisasi pengawasan melalui sejumlah program.Mulai dari Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM), Helpdesk Pengawasan (Deswas), Manajemen Risiko, Whistle Blowing System, E-Zona Integritas, dan aplikasi lainnya.Selain itu, Inspektorat Jenderal juga mengembangkan Geospatial Information System (GIS) sebagai bagian dari transformasi digitalnya. GIS memainkan peran sangat penting dalam pengawasan fisik, seperti audit terhadap sejumlah BTS yang dikelola oleh BAKTI.Inspektur Jenderal Kemkominfo mengatakan bahwa konsep pengawasan tersebut akan tetap dilanjutkan pada tahun 2024, dan memastikan program-program prioritas dapat tercapai secara efisien dan akuntabel.

• • Berita

Pada tanggal 12 November 2024, Inspektur Jenderal Bapak Arief Tri Hardiyanto ikut mendampingi Ibu Menteri pada kegiatan Edukasi dan Pelatihan Literasi Digital dengan Tema Pencegahan dan Penanganan Judi Online di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat yang diselenggarakan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Intiland Teduh dan SMA 92 Jakarta di Semper Barat, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan akselerasi transformasi digital Indonesia dan mendorong peningkatan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat serta melihat perkembangan teknologi digital yang perlu dibarengi dengan wawasan penggunaannya di kalangan masyarakat. Kegiatan ini menekankan pada pembahasan dan penyuluhan mengenai bahaya judi online, serta urgensi literasi digital untuk menjaga keamanan masyarakat di dunia maya. Kemkomdigi berkomitmen untuk memperluas jangkauan Program Literasi Digital, yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara menggunakan internet secara bijak, memahami berbagai risiko digital, serta mencegah bahaya judi online dan pinjaman online ilegal. Kemkomdigi juga mengenalkan Program Tematik Academy yang meliputi pelatihan dasar tentang keamanan siber untuk siswa SMA, serta pelatihan khusus bagi tenaga pendidik agar dapat melindungi siswa dari bahaya judi online.Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda dan tenaga pendidik, semakin sadar akan pentingnya literasi digital dan perlunya langkah preventif untuk melindungi diri dari bahaya judi online serta risiko digital lainnya, demi menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi semua.

• • Berita

Inspektorat Jenderal resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, mencegah korupsi, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Acara pencanangan tersebut berlangsung pada hari Senin, 12 Agustus 2024, bertempat di Ruang Rapat BM Diah Gedung Belakang lantai 6 Kementerian Komunikasi dan Informatika. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan pejabat dari Ombudsman, BPKP, BPK, Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal BMKG, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, serta perwakilan Satuan Kerja dan UPT di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas sebagai inisiatif strategis dan berharap pembangunan Zona Integritas bukan hanya sebuah kegiatan semata, tetapi juga sebuah komitmen yang akan membawa pengaruh untuk beradaptasi dan berinovasi dalam tantangan kegiatan pengawasan di masa sekarang.Inspektur Jenderal juga menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas Inspektorat Jenderal sejalan dengan peta reformasi birokrasi dan terdapat empat elemen utama yang akan dibangun, yaitu penguatan kapabilitas SDM sebagai landasan utama untuk mencapai tujuan organisasi, transformasi struktur dan proses sebagai kunci dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi dengan menciptakan lingkungan yang responsif dan agile, penerapan teknologi sebagai salah satu pilar utama dalam memastikan akuntabilitas yang lebih tinggi, serta soal Budaya sebagai komitmen dalam mewujudkan budaya kejujuran, integritas, dan budaya yang mendorong keterbukaan.Pencanangan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Pimpinan Ombudsman RI, Dr. Ir. Jemsly Hutabarat, S.H., M.M, yang menyatakan bahwa dengan adanya ZI, Inspektorat Jenderal Kemkominfo akan lebih fokus dalam memperbaiki sistem pengawasan dan peningkatan kompetensi SDM, sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pencanangan ini juga mencakup penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemkominfo untuk menjaga integritas, mencegah korupsi, dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Penandatanganan komitmen tersebut diharapkan menjadi tonggak awal dalam membangun budaya kerja yang bersih dan profesional di lingkungan Kemkominfo.Acara pencanangan ditutup dengan doa bersama sebagai harapan agar upaya dalam mewujudkan Zona Integritas ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Indonesia, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.Dengan pencanangan ini, Inspektorat Jenderal Kemkominfo berharap dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, dengan birokrasi yang bersih, melayani, dan transparan.

• • Berita

Dalam rangka mencegah merebaknya aktivitas judi online dan/atau judi slot di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Biro Kepegawaian dan Organisasi Kemkominfo menginstruksikan melalui Nota Dinas Nomor 2747/SJ.2/KP.01.06/07/2024 tanggal 9 Juli 2024 agar setiap pegawai dapat menandatangani Pakta Integritas Pencegahan Aktivitas Judi Online dan/atau Judi Slot.Pada tanggal 10 Juli 2024, sebanyak 173 orang pegawai Inspektorat Jenderal yang terdiri dari 106 ASN dan 69 PPNPN telah melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Aktivitas Judi Online dan/atau Judi Slot sebagai wujud komitmen dalam pencegahan judi online di lingkungan Inspektorat Jenderal.Pakta Integritas memuat komitmen sikap dan perilaku seluruh pegawai untuk menolak dan menjauhkan diri dari segala bentuk aktivitas perjudian termasuk judi online dan/atau slot baik di dalam maupun di luar kedinasan.Penandatanganan pakta integritas ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah aktivitas judi online yang semakin meresahkan marak di masyarakat. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pegawai Inspektorat Jenderal dan mengakselerasi upaya pencegahan praktik perjudian online dan/atau judi slot.

• • Berita

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menetapkan Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Instruksi Menteri tersebut merupakan langkah atau wujud komitmen Kemkomdigi terhadap pemberantasan judi online yang diawali dari pembentukan kesadaran dari internal Kemkomdigi. Pada instruksi Menteri tersebut, Menteri Komdigi mengintruksikan agar seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan seluruh pegawai di lingkungan Kemkomdigi untuk mendukung langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penegakan pemberantasan perjudian daring, serta melaksanakan dan menaati Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian daring yang telah ditandatangani oleh seluruh sivitas Kemkomdigi. Dalam instruksi tersebut juga ditegaskan larangan pegawai Kemkomdigi untuk berkomunikasi, mempengaruhi dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan perjudian online.Instruksi Menteri dimaksud mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2024 dan diharapkan menjadi langkah awal dalam pemberantasan judi online utamanya di lingkungan Kemkomdigi. Dalam pemberantasan perjudian online, dibutuhkan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal dan terus menjaga agar selalu terhindar dari aktivitas perjudian online. Inspektorat Jenderal turut serta dalam pencegahan aktivitas judi online dan/atau judi slot di lingkungan Kemkomdigi melalui penandatangan Pakta Integritas dan memastikan langkah preventif agar terhindar dari segala aktivitas perjudian. Diharapkan dengan adanya penandatangan pakta integritas dan disahkannya Instruksi Menteri Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat memperkuat komitmen dan sinergi dalam pemberantasan dan pencegahan praktik perjudian online dan/atau judi slot.

• • Berita

Integritas di level individu, organisasi, dan nasional pada K/L/D menjadi pertahanan terbaik untuk mencegah terjadi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang bertujuan untuk membantu organisasi publik untuk memetakan persoalan integritas, mengembangkan program pencegahan dan penindakan, serta mengukur keberhasilan strategi pencegahan korupsi. Kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) dimulai pada tahun 2016.Pada tahun 2021, kegiatan SPI bersifat mandatory, dan dilaksanakan secara elektronik pada seluruh K/L/D. Tujuan dari e-SPI adalah untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi, perbaikan sistem anti korupsi, memberikan peta risiko korupsi, dan saran pencegahan secara spesifik. Pelaksanaan e-SPI melibatkan responden internal (pegawai instansi), responden eksternal (masyarakat/pihak pengguna layanan), dan responden ahli. Hasil e-SPI merupakan salah satu unsur dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Kemkominfo merupakan K/L cluster A pada pelaksanaan e-SPl. Inspektorat Jenderal berperan sebagai PIC penyelenggaraan e-SPI di lingkungan Kemkominfosekaligus sebagai mitra strategis KPK. Kemkominfo memperoleh hasil e-SPI sebesar 79.8. Hasil tersebut berada di atas target nasional sebesar 70 dan berada di atas rata-rata hasil nasional sebesar 72.4. Berdasarkan hasil tersebut, KPK memberikan rekomendasi kepada Kemkominfo di antaranya: Penguatan sistem pencegahan korupsi berupa penyelenggaraan sosialisasi anti korupsi dan pelaporan Stranas PK.Peningkatan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan melalui pengembangan kompetensi dan pemetaan potensi benturan kepentingan.Pengembangan kampanye anti korupsi melalui sosialisasi anti korupsi pada unit kerja yang berkaitan dengan layanan publik bidang Kominfo.Peningkatan transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan melalui implementasi keterbukaan dan kemudahan akses informasi.Optimalisasi penggunaan teknologi melalui implementasi pelayanaan online.Pada tahun 2022, target indeks e-SPI adalah 72 dari skala 100. Pelaksanaan e-SPI akan berlangsung pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2022. Terdapat 66 satuan kerja/UPT dari 84 satuan kerja/UPT di lingkungan Kemkominfo yang ditetapkan sebagai responden internal yang akan dipilih melalui random sampling oleh KPK.Responden akan menerima kuesioner survei melalui berbagai saluran komunikasi (e-mail atau lainnya) dengan tautan ke laman kpk.go.id. Diharapkan responden yang terpilih dapat memahami pentingnya e-SPI, menyebarluaskan informasi mengenai e-SPI, mempersiapkan diri dalam pengisian kuesioner melalui e-mail, dan menyukseskan penyelenggaraan e-SPI dalam rangka peningkatan implementasi reformasi birokrasi Kemkominfo.

• • Pengumuman

• • Berita

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di era digital, maka Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pembangunan digitalisasi pengawasan di lingkungan Kemkominfo. Hal ini sejalan dengan komitmen Inspektorat Jenderal sebagai trusted advisory dan strategic partner kepada seluruh mitra terkait serta sejalan dengan upaya Inspektorat Jenderal dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.Inspektorat Jenderal telah menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal nomor 11 Tahun 2022 tentang Grand Design Digitalisasi Pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2022-2024. Keputusan tersebut merupakan bentuk dukungan infrastruktur kebijakan yang menjadi langkah awal mewujudkan digitalisasi pengawasan di lingkungan Kemkominfo.Digitalisasi pengawasan mendukung terciptanya ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan kemudahan akses dalam mewujudkan remote audit serta aktivitas pengawasan lainnya. Upaya digitalisasi pengawasan di Kemkominfo dilaksanakan antara lain dengan membangun sistem/aplikasi sebagai tools pengawasan. Aplikasi tersebut meliputi aplikasi SIMWAS, aplikasi CACM, aplikasi MR, dan aplikasi lainnya. Aplikasi SIMWAS (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan) merupakan aplikasi pengelolaan aktivitas pengawasan dan pendukung pengawasan. Aplikasi CACM (Continuous Auditing Continuous Monitoring) merupakan aplikasi pemantauan berkelanjutan dan pengawasan berkelanjutan yang terdiri atas area penganggaran - pengadaan - pendapatan - kinerja. Aplikasi MR (Manajemen Risiko) merupakan aplikasi pengelolaan manajemen risiko sebagai upaya pengendalian keberhasilan program kerja. Aplikasi lainnya di antaranya adalah aplikasi yang terkait dengan WBS (Whistle Blowing System), GIS (Geographic Information System), Helpdesk Pengawasan, Website, dan Zona Integritas.Strategi digitalisasi pengawasan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal adalah dengan membangun infrastruktur kebijakan yang memadai, membangun sistem/aplikasi yang terintegrasi (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan) dengan dukungan kelembagaan (termasuk di dalamnya peningkatan kompetensi SDM dan pemenuhan fasilitas penunjang), serta mengoptimalkan implementasi sistem/aplikasi yang dibangun.Dengan demikian, maka digitalisasi pengawasan dapat memberikan solusi tercapainya efektivitas dan efesiensi pengawasan (ketersediaan data, keleluasaan waktu, kemudahan akses, independensi APIP, dan lainnya) serta dapat mendukung komitmen Inspektorat Jenderal sebagai trusted advisory dan strategic partner bagi seluruh satuan kerja di Kemkominfo.