Jakarta, 21 November 2024 – Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2024 telah berlangsung di Kantor BPKP pada 21 November 2024. Mengusung tema “Arahkan Nilai Pengawasan: Cegah Kebocoran, Bangun Keberlanjutan, dan Raih Pertumbuhan Tinggi”, acara ini menjadi ajang diskusi strategis tentang peran auditor dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
Salah satu sorotan utama adalah pemaparan oleh Daniel Ortega Nieto, Senior Public Sector Specialist dari Bank Dunia, mengenai Governance Risk Assessment System (GRAS). Sistem ini dirancang untuk mendeteksi hingga 200 potensi risiko dalam belanja negara, yang telah sukses diimplementasikan di Brasil. Daniel menjelaskan bahwa penerapan GRAS bersama data science memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain seminar, kongres ini juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan empat panelis dari berbagai bidang dengan dipandu oleh Koordinator Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan BPKP, Agus Setiawan. Keempat panelis tersebut di antaranya yaitu, Kukuh Agung Pribadi (Inspektur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM) menyoroti kebijakan pemerintah seperti Omnibus Law dan kemudahan perizinan OSS-RBA dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%. Teuku Riefky (Peneliti Makroekonomi LPEM FEB UI) menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan dampak ekonomi dan lingkungan. Jasmin Ragil Utomo (Ahli KLHK) menyoroti dampak yang timbul dari pembangunan yang tidak memerhatikan lingkungan, yaitu peran hukum perdata lingkungan dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa terkait dampak lingkungan. Serta Sidi Purnomo (Direktur Pengawasan BPKP) memaparkan pendekatan pengawasan melalui Integrated Assurance dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Kedua instrumen ini memungkinkan pengawasan yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan efektif.
Melalui forum ini, auditor internal pemerintah (APIP) diharapkan semakin kuat perannya untuk mengawal pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan penerapan GRAS dan berbagai teknologi pengawasan, APIP diharapkan dapat lebih efektif mencegah kebocoran anggaran dan memastikan keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai garda terdepan dalam mengawal pembangunan ekonomi berkelanjutan dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.
