Yogyakarta, 9 Desember 2025 — Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 yang digelar tanggal 9 Desember 2025 di Bangsal Kepatihan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi momentum penting penguatan pendidikan integritas sebagai fondasi utama pencegahan korupsi. Dalam kegiatan tersebut, Irjen Arief hadir dan menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai langkah transformasi pendidikan integritas yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada peringatan HAKORDIA 2025, KPK mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi!” dengan fokus memperkuat pendidikan integritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu inisiatif strategis yang diluncurkan adalah platform pembelajaran digital antikorupsi yang dirancang untuk menjangkau jutaan ASN di seluruh Indonesia. Melalui e-learning yang interaktif dan mudah diakses, KPK mendorong internalisasi nilai-nilai antikorupsi secara berkelanjutan. Upaya ini dinilai mampu meningkatkan literasi publik sekaligus membangun ekosistem integritas yang kuat dalam birokrasi nasional.
Puncak peringatan HAKORDIA 2025 di Yogyakarta juga menjadi ajang penguatan simpul sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta masyarakat luas. Sinergi lintas sektor tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukatif dan kampanye publik, antara lain dialog integritas, pameran program antikorupsi, serta peluncuran survei dan standar kompetensi baru bagi penyuluh antikorupsi.
Dalam kesempatan yang sama, KPK memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap integritas dan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain itu, KPK juga meluncurkan pemutakhiran Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), yang diharapkan mampu memperkuat literasi digital serta meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat dalam gerakan antikorupsi.
Irjen Arief menegaskan dukungannya terhadap transformasi pendidikan integritas sebagai strategi kunci dalam pencegahan korupsi. Menurutnya, penguatan pendidikan integritas tidak hanya membentuk aparatur yang berintegritas, tetapi juga memperteguh komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi membangun budaya antikorupsi yang kokoh di lingkungan pemerintahan dan masyarakat luas.
